Ekspor Indonesia Case Study

Hubungan Rezim Nilai Tukar terhadap Net Ekspor Indonesia
Periode 1970-2014

Disusun oleh :
Widya Fransiska 222012027
Meliana 222012029
(Ekonomi Internasional Lanjut)

ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN (IESP)
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2015

PENDAHULUAN

Stabilitas nilai tukar rupiah merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perekonomian. Nilai tukar yang stabil menggambarkan kemampuan kompetitif rupiah dengan mata uang negara lain dalam perdagangan internasional. Berikut data nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) pada tahun 1970-2014 : Sumber : World Bank, 2014
Tidak mengagetkan bila akhir-akhir ini media pemberitaan Indonesia telah dihebohkan dengan berita

Hubungan Nilai Tukar (Fix ER) dan Net Ekspor
Periode 1971 – 1977 (Dalam Puluhan Miliyar) Sumber : World bank, 2014
Grafik 1 menunjukkan pergerakan nilai tukar dan Net Ekspor Indonesia pada periode 1971-1977. Pada periode ini Indonesia menetapkan sistem nilai tukar tetap berarti bahwa tingkat nilai tukar telah ditetapkan oleh pemerintah pada level Rp 392,-. Namun, pada tahun 1972 nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi menjadi Rp 415,- hal ini terjadi karena pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan devaluasi untuk meningkatkan daya saing produk ekspor. Devaluasi mata uang yang dilakukan pemerintah terbukti memberikan dampak positif pada awalnya terhadap net ekspor yang mengalami peningkatan dari Rp 12.245 Miliyar menjadi Rp 15.433 Miliyar. Namun, berdasarkan uji korelasi tidak terdapat hubungan nilai tukar dengan net ekpor pada rezim fix exchange rate (hasil terlampir), terbukti pada tahun-tahun berikutnya dengan nilai tukar tetap di Rp 415,- yang seharusnya net ekspor dapat bertahan pada level yang sama atau bahwa meningkat, namun yang terjadi net ekspor cenderung berfluktuasi, hal ini dimungkinkan karena naik turunnya harga minyak dunia yang pada saat ini mendominasi ekspor

Oleh sebab itu, kami menduga selain dari faktor eksternal, depresiasi nilai tukar ini juga disebabkan pada lemahnya tata kelola kebijakan ekonomi di Indonesia. Misalnya saja kebijakan mengimpor garam. Bukan rahasia lagi bahwa kebijakan impor garam merupakan proyek politik pejabat negara. Setiap tahunnya Indonesia dapat mengimpor garam mencapai 2.1 juta ton garam. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia dapat swasembada garam tanpa harus mengimpor lagi. Dilihat dari produksi garam konsumsi yang surplus dan dengan terus meningkatkan kualitas serta kuantitas garam nasional. Hal tersebut juga dikatakan petani garam yang meminta tidak impor garam menjelang panen raya. Namun menteri perdagangan mengatakan bahwa Indonesia tidak akan bisa lepas dari impor setelah sepuluh tahunpun. Sebagai negara yang kaya akan laut tentu kebijakan impor garam kurang tepat karena akan membebani neraca perdagangan sehingga mengalami defisit neraca perdagangan dan rupiah menjadi terdepresiasi. Selain itu, dapat dilihat pada kurangnya koordinasi pada otoritas moneter dan otoritas fiskal. Ketika rupiah terdepresiasi, Bank Indonesia